Masalah Sosial Yang Jadi Perbincangan Publik

Bukan soal reshuffle yang dibicarakan Presiden SBY saat bertemu dengan pimpinan lembaga tinggi negara. Bukan pula soal isu penggulingan pemerintah. Tapi soal sosial kemasyarakatanlah yang jadi pembahasan.

"Kita tidak membahas reshuffle, pengulingan pemerintah, tidak membahas sedikit pun soal teknis tapi lebih pada soal-soal sosial kemasyarakatan yang terjadi di beberapa belahan tanah air," ujar Wakil Ketua DPR Priyo Budi Santoso usai menghadiri pertemuan SBY dengan pimpinan 7 lembaga tinggi negara di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Senin (18/10/2010).

Sebagai pimpinan dewan, Priyo pun merasa risau dengan perkembangan masalah sosial kemayarakatan yang terjadi akhir-akhir ini. Sebab gesekan yang terjadi di masyarakat semakin masif.

"Gampang sekali muncul gesekan sosial yang berujung pada kecenderungan amuk marah. Lambat laun ini harus segera diselesaikan karena taruhannya besar," sambung Ketua DPP Bidang Politik Partai Golkar ini.

Menurut dia, pembicaraan dalam pertemuan tersebut sangatlah berkembang. Mereka semua concern menyelesaikan masalah-masalah nasional secara bersama. "Tidak hanya tanggung jawab presiden, menteri, tapi seluruh lembaga," imbuh Priyo.

Dia menambahkan, pertemuan tidak berkaitan dengan pembahasan revisi amandemen UUD 1945, tetapi lebih kepada pematangan demokrasi ke depan agar dapat menguatkan sistem presidensial yang lebih matang.

"Kami juga dari anggota dewan memberikan catatan bahawa saat ini nilai-nilai kegotongroyongan mulai luntur. Maka itu dengan disampaikannya pandangan ini, kebersamaan kita bisa mencari solusi terbaik untuk bangsa ini," tutur Priyo.

Pria berkacamata ini mengimbuhkan, kalau untuk masalah yang sifatnya sosial dan berujung pada tindak masif, maka butuh pandangan tokoh-tokoh informal masyarakat, tokoh agama dan tokoh nasional lainnya. "Dan Alhamdulillah respons Presiden tadi positif," tutup Priyo.

Pertemuan presiden dengan lembaga tinggi ini diikuti oleh Mahkamah Konstitusi (MK), Mahkamah Agung (MA), Komisi Yudisial (KY), Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR), Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Dewan Perwakilan Daerah (DPD), Presiden dan Wakil Presiden. Pertemuan ini merupakan pertemuan yang ketiga setelah sebelumnya dilakukan di Istana Negara, dan di Istana Bogor.

Wacana Tentang PSSI

Keterpurukan prestasi sepakbola Indonesia akibat dari pengurus PSSI yang tidak becus mengelola persepakbolaan di tanah air. Hal tersebut membuat masyarakat semakin tidak percaya. Pemerintah, dalam hal ini Kementrian Pemuda dan Olahraga (Kemenpora) nampaknya tidak bisa mengurus persoalan yang sudah lama terjadi ini, termasuk KONI. Itulah yang membuat seluruh masyarakat pencinta sepakbola Indonesia akan melakukan demonstrasi dengan tema reformasi di tubuh PSSI.

Banjir yang Tak Kunjung selesai di ibu kota JAKARTA

Curah hujan saat terjadinya banjir merata di semua tempat dan dengan intensitas yang tinggi. Curah hujan harian berkisar 100 sampai 200mm. Dengan curah hujan begitu tinggi, vegetasi penutup tidak lagi bisa mengendalikan aliran permukaan.

Solusi yang harus kita buat dalam Jangka Pendek :


a.Peningkatan kapasitas saluran drainase
Kapasitas saluran drainase yang tidak memadai menyebabkan aliran sungai meluap dan mengenangi daerah-daerah di sekitarnya. Salah satu cara untuk mengurangi terjadinya luapan banjir adalah dengan meningkatkan kapasitas saluran yang ada. Khusus untuk daerah Jakarta, misalnya, ukuran atau kapasitas saluran drainase direncanakan sesuai dengan perkembangan perubahan penggunaan lahan khususnya perkembangan pemukiman. Meninggikan tanggul sungai di daerah hilir sehingga kapasitas saluran menjadi bertambah dan aliran air tidak meluap merupakan contoh upaya penyempurnaan drainase untuk kasus Situbondo. Sedangkan kasus Batang memerlukan upaya pelurusan dan pelebaran.

b.Pembuatan dam penahan air dan mempertahankan situ-situ yang masih ada
Salah satu cara untuk menghambat larinya air permukaan adalah dengan membuat dam penahan air terutama di daerah hulu. Khusus untuk  Jakarta ditambah dengan mempertahakan situ-situ yang masih ada. Karena dengan memfungsikan situ-situ yang ada berarti kita mengembalikan keseimbangan air seperti sebelumnya.

c.Pembuatan sumur resapan
Khusus untuk daerah dengan pemukiman di daerah hulu dan tengah perlu diterapkan peraturan yang ketat tentang kewajiban pembuatan sumur resapan. Pembuatan sumur resapan pada prinsipnya adalah mempercepat aliran permukaan menjadi aliran bawah permukaan (sub surface flow). Tindakan ini walaupun yang diresapkan hanya sedikit tetapi kalau dilaksanakan oleh seluruh pemilik rumah maka hasil air yang bisa di dirubah menjadi aliran bawah permukaan akan sangat besar. Akibatnya banjir akan jauh berkurang dan persediaan air tanah akan meningkat.