Masalah Sosial Yang Jadi Perbincangan Publik

Bukan soal reshuffle yang dibicarakan Presiden SBY saat bertemu dengan pimpinan lembaga tinggi negara. Bukan pula soal isu penggulingan pemerintah. Tapi soal sosial kemasyarakatanlah yang jadi pembahasan.

"Kita tidak membahas reshuffle, pengulingan pemerintah, tidak membahas sedikit pun soal teknis tapi lebih pada soal-soal sosial kemasyarakatan yang terjadi di beberapa belahan tanah air," ujar Wakil Ketua DPR Priyo Budi Santoso usai menghadiri pertemuan SBY dengan pimpinan 7 lembaga tinggi negara di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Senin (18/10/2010).

Sebagai pimpinan dewan, Priyo pun merasa risau dengan perkembangan masalah sosial kemayarakatan yang terjadi akhir-akhir ini. Sebab gesekan yang terjadi di masyarakat semakin masif.

"Gampang sekali muncul gesekan sosial yang berujung pada kecenderungan amuk marah. Lambat laun ini harus segera diselesaikan karena taruhannya besar," sambung Ketua DPP Bidang Politik Partai Golkar ini.

Menurut dia, pembicaraan dalam pertemuan tersebut sangatlah berkembang. Mereka semua concern menyelesaikan masalah-masalah nasional secara bersama. "Tidak hanya tanggung jawab presiden, menteri, tapi seluruh lembaga," imbuh Priyo.

Dia menambahkan, pertemuan tidak berkaitan dengan pembahasan revisi amandemen UUD 1945, tetapi lebih kepada pematangan demokrasi ke depan agar dapat menguatkan sistem presidensial yang lebih matang.

"Kami juga dari anggota dewan memberikan catatan bahawa saat ini nilai-nilai kegotongroyongan mulai luntur. Maka itu dengan disampaikannya pandangan ini, kebersamaan kita bisa mencari solusi terbaik untuk bangsa ini," tutur Priyo.

Pria berkacamata ini mengimbuhkan, kalau untuk masalah yang sifatnya sosial dan berujung pada tindak masif, maka butuh pandangan tokoh-tokoh informal masyarakat, tokoh agama dan tokoh nasional lainnya. "Dan Alhamdulillah respons Presiden tadi positif," tutup Priyo.

Pertemuan presiden dengan lembaga tinggi ini diikuti oleh Mahkamah Konstitusi (MK), Mahkamah Agung (MA), Komisi Yudisial (KY), Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR), Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Dewan Perwakilan Daerah (DPD), Presiden dan Wakil Presiden. Pertemuan ini merupakan pertemuan yang ketiga setelah sebelumnya dilakukan di Istana Negara, dan di Istana Bogor.