Hubungan PSSI Dengan Kekalahan Timnas dan Pengaruhnya ke Suporter

    Ketua Umum PSSI Nurdin Halid menyatakan, dia siap dikritik. Namun, ia meminta agar tidak ada penghinaan. “PSSI didirikan sebagai alat perjuangan bangsa. Kritikan boleh, tapi bukan menghina dan menghujat,” kata Nurdin, dalam acara Rembuk Sepakbola Nasional (RSN), di Hotel Shangri-La, Minggu (28/3/2010).
Kritik berbeda dengan hujatan. Kritik dibangun dalam suasana kekeluargaan dan saling membangun. Sementara hujatan dan hinaan justru memunculkan ketidakkompakan. Nurdin lantas menyitir terjemah ayat suci Al Quran, dalam surat Al Maidah ayat 8. “Jangan karena kebencian pada seseorang atau suatu kaum, engkau menjadi bersikap tidak adil,” katanya.
Nurdin meminta semua pihak untuk bersikap objektif. “Janganlah karena kalah lawan Laos (dalam Sea Games), seolah-olah PSSI tidak bekerja semua. Sepakbola tidak boleh diukur dari jumlah gol,” katanya.
Nurdin mengakui, prestasi sepakbola tim nasional masih belum memuaskan. Ada banyak faktor yang memengaruhi. Dari sisi infrastuktur seperti lapangan bola saja, Indonesia tak memenuhi syarat. Anggaran untuk PSSI dari APBN pun hanya Rp 125 juta. Kalah jauh dibandingkan asosiasi sepakbola Qatar yang mendapat anggaran Rp 3 triliun, atau asosiasi sepakbola Thailand yang memeroleh Rp 500 miliar.
Namun, di tengah segala keterbatasan, menurut Nurdin, PSSI masih mencetak keberhasilan. “Indonesia berada di rangking 8 dari 42 negara di Asia dari aspek kompetisi profesional,” katanya.
Nurdin menampik anggapan kerusuhan penonton maupun dugaan kasus suap dijadikan barometer wajah prestasi sepakbola Indonesia. “Di Argentina, kerusuhan sering terjadi. Artinya, ada konsep kompetisi profesional dan amatir sebagai industri, namun masih ada kelemahan. Kalau memang ada yang berteriak PSSI sangat kotor, maka kita sudah sepakat (oknum) yang kotor itu dipidanakan,” katanya.

Dampak freesex

Seks bebas adalah salah satu kebudayaan hasil adopsi dari budaya barat yang pada saat sekarang ini sudahm en ja mu r pada masyarakat indonesia, sasaran pelaku dari seks bebas tersebut tidak hanya pada kalangan remaja, akan tetapi justru banyak juga dari kalangan para orang dewasa yang menjadi pelaku dari perilaku seks bebas tersebut. Perilaku seks bebas apabila dipandang dari segi hukum dan juga agama yang berlaku di Indonesia merupakan perbuatan yang dilarang dan diharamkan.

Akibat dari perilaku seks bebas, banyak remaja putri yang hamil di luar nikah. Dan jalan keluar yang banyak dilakukan adalah aborsi. Menurut penelitian LSM Sahabat Anak dan Remaja Indonesia (Sahara) Bandung antara tahun 2000-2002, remaja yang melakukan seks pra nikah, 72,9% hamil, dan 91,5% di antaranya mengaku telah melakukan aborsi lebih dari satu kali (Jawa Pos, 11-3-2006). Data ini didukung hasil penelitian Iip, bahwa terdapat 98% mahasiswi Yogyakarta yang melakukan seks pra nikah mengaku pernah melakukan aborsi. Secara kumulatif, aborsi di Indonesia diperkirakan mencapai 2,3 juta kasus per tahun. Setengah dari jumlah itu dilakukan oleh wanita yang belum menikah, sekitar 10-25% adalah para remaja (Rahma, 2001). Artinya, ada 230 ribu sampai 575 ribu remaja putri yang diperkirakan melakukan aborsi setiap tahunnya. Padahal, Khofifah sendiri menyebutkan tidak kurang dari 900 ribu remaja yang pernah aborsi akibat seks bebas (Jawa Pos, 28-5-2001).Berarti sekitar 39% dari angka nasional. Padahal di Jawa Timur, remaja yang melakukan aborsi tercatat 60% dari total kasus (Jawa Pos, 9-4-2005). 

Resiko lain dari perilaku seks bebas adalah HIV/AIDS.Data dari UNAIDS, organisasi AIDS sedunia (1998), diperkirakan 7000 remaja terinfeksi virus HIV setiap harinya. Di Indonesia, sebagaimana dilaporkan majalah Time (September 2002), sampai tahun 2001, jumlah penderita HIV mencapai 120 ribu orang, atau menempati peringkat teratas di Asia Tenggara. Angka resmi yang dirilis pemerintah jauh di bawah jumlah tersebut.

Masalah Sosial Yang Jadi Perbincangan Publik

Bukan soal reshuffle yang dibicarakan Presiden SBY saat bertemu dengan pimpinan lembaga tinggi negara. Bukan pula soal isu penggulingan pemerintah. Tapi soal sosial kemasyarakatanlah yang jadi pembahasan.

"Kita tidak membahas reshuffle, pengulingan pemerintah, tidak membahas sedikit pun soal teknis tapi lebih pada soal-soal sosial kemasyarakatan yang terjadi di beberapa belahan tanah air," ujar Wakil Ketua DPR Priyo Budi Santoso usai menghadiri pertemuan SBY dengan pimpinan 7 lembaga tinggi negara di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Senin (18/10/2010).

Sebagai pimpinan dewan, Priyo pun merasa risau dengan perkembangan masalah sosial kemayarakatan yang terjadi akhir-akhir ini. Sebab gesekan yang terjadi di masyarakat semakin masif.

"Gampang sekali muncul gesekan sosial yang berujung pada kecenderungan amuk marah. Lambat laun ini harus segera diselesaikan karena taruhannya besar," sambung Ketua DPP Bidang Politik Partai Golkar ini.

Menurut dia, pembicaraan dalam pertemuan tersebut sangatlah berkembang. Mereka semua concern menyelesaikan masalah-masalah nasional secara bersama. "Tidak hanya tanggung jawab presiden, menteri, tapi seluruh lembaga," imbuh Priyo.

Dia menambahkan, pertemuan tidak berkaitan dengan pembahasan revisi amandemen UUD 1945, tetapi lebih kepada pematangan demokrasi ke depan agar dapat menguatkan sistem presidensial yang lebih matang.

"Kami juga dari anggota dewan memberikan catatan bahawa saat ini nilai-nilai kegotongroyongan mulai luntur. Maka itu dengan disampaikannya pandangan ini, kebersamaan kita bisa mencari solusi terbaik untuk bangsa ini," tutur Priyo.

Pria berkacamata ini mengimbuhkan, kalau untuk masalah yang sifatnya sosial dan berujung pada tindak masif, maka butuh pandangan tokoh-tokoh informal masyarakat, tokoh agama dan tokoh nasional lainnya. "Dan Alhamdulillah respons Presiden tadi positif," tutup Priyo.

Pertemuan presiden dengan lembaga tinggi ini diikuti oleh Mahkamah Konstitusi (MK), Mahkamah Agung (MA), Komisi Yudisial (KY), Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR), Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Dewan Perwakilan Daerah (DPD), Presiden dan Wakil Presiden. Pertemuan ini merupakan pertemuan yang ketiga setelah sebelumnya dilakukan di Istana Negara, dan di Istana Bogor.

Wacana Tentang PSSI

Keterpurukan prestasi sepakbola Indonesia akibat dari pengurus PSSI yang tidak becus mengelola persepakbolaan di tanah air. Hal tersebut membuat masyarakat semakin tidak percaya. Pemerintah, dalam hal ini Kementrian Pemuda dan Olahraga (Kemenpora) nampaknya tidak bisa mengurus persoalan yang sudah lama terjadi ini, termasuk KONI. Itulah yang membuat seluruh masyarakat pencinta sepakbola Indonesia akan melakukan demonstrasi dengan tema reformasi di tubuh PSSI.

Banjir yang Tak Kunjung selesai di ibu kota JAKARTA

Curah hujan saat terjadinya banjir merata di semua tempat dan dengan intensitas yang tinggi. Curah hujan harian berkisar 100 sampai 200mm. Dengan curah hujan begitu tinggi, vegetasi penutup tidak lagi bisa mengendalikan aliran permukaan.

Solusi yang harus kita buat dalam Jangka Pendek :


a.Peningkatan kapasitas saluran drainase
Kapasitas saluran drainase yang tidak memadai menyebabkan aliran sungai meluap dan mengenangi daerah-daerah di sekitarnya. Salah satu cara untuk mengurangi terjadinya luapan banjir adalah dengan meningkatkan kapasitas saluran yang ada. Khusus untuk daerah Jakarta, misalnya, ukuran atau kapasitas saluran drainase direncanakan sesuai dengan perkembangan perubahan penggunaan lahan khususnya perkembangan pemukiman. Meninggikan tanggul sungai di daerah hilir sehingga kapasitas saluran menjadi bertambah dan aliran air tidak meluap merupakan contoh upaya penyempurnaan drainase untuk kasus Situbondo. Sedangkan kasus Batang memerlukan upaya pelurusan dan pelebaran.

b.Pembuatan dam penahan air dan mempertahankan situ-situ yang masih ada
Salah satu cara untuk menghambat larinya air permukaan adalah dengan membuat dam penahan air terutama di daerah hulu. Khusus untuk  Jakarta ditambah dengan mempertahakan situ-situ yang masih ada. Karena dengan memfungsikan situ-situ yang ada berarti kita mengembalikan keseimbangan air seperti sebelumnya.

c.Pembuatan sumur resapan
Khusus untuk daerah dengan pemukiman di daerah hulu dan tengah perlu diterapkan peraturan yang ketat tentang kewajiban pembuatan sumur resapan. Pembuatan sumur resapan pada prinsipnya adalah mempercepat aliran permukaan menjadi aliran bawah permukaan (sub surface flow). Tindakan ini walaupun yang diresapkan hanya sedikit tetapi kalau dilaksanakan oleh seluruh pemilik rumah maka hasil air yang bisa di dirubah menjadi aliran bawah permukaan akan sangat besar. Akibatnya banjir akan jauh berkurang dan persediaan air tanah akan meningkat.

Pembangunan Gedung Baru DPR & Dampak Sosial yang Dibuatnya

menurut saya,Pembangunan gedung baru DPR itu tidak ada urgensinya saat ini. Pembangunan itu tidak menghiraukan kepentingan rakyat, melainkan hanya berdasarkan kepentingan sendiri. Saya kira yang harus dibangun bukan gedung tapi kinerja. dari pada membangun gedung baru, alangkah lebih baikjika dana pembangunan gedung baru DPR yang kira-kira sekitar 1,8 triliun itu dipakai untuk yang lebih bermanfaat.

mencari solusi yang dapat ditempuh yaitu lebih baik dana 1,8 triliun rupiah itu dialokasikan untuk sektor publik yang lebih membutuhkan seperti halnya Pendidikan. Misalnya saja, dengan asumsi 50juta rupiah persatu ruang kelas, maka uang senilai 1,8 triliun bisa digunakan untuk membangun 12ribu gedung sekolah baru.